Alat Pengawasan dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan dapat berupa Peraturan Perundangan, sebagai berikut:
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK (Badan Pengawas Keuangan)
- Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Sistem Indormasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional
Adapun alat Pengawasan dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan lainnya, yakni:
- RPJPD
- RPJMD
- RKPD
- RENSTRADA
- RENJADA
- APBD
- atau Dokumen Perencanaan Lainnya termasuk Hidden Issue